Mengamati Program Antikorupsi Para Cagub DKI, Mana yang Paling Konkret?
Peneliti dari The Indonesian Institute dan Indonesia Budget Center mencoba mengamati lewat diskusi 'Membedah Visi Misi Pemberantasan Korupsi Kandidat Gubernur Jakarta', di Perpustakaan The Indonesian Institute, Gedung Pakarti Center, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
"Berdasarkan data penanganan perkara KPK pada 2004-2015, terdapat 17 gubernur dan 49 wali kota/bupati dan wakil rakyat yang terjerat korupsi. Sedangkan di tahun 2015 saja, ada delapan kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Bahkan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menyebutkan pada periode 2004-2012, terdapat 290 kepala daerah terlibat kasus hukum," kata peneliti The Indoneseian Institute, Arfianto Purbolaksono.
Direktur Indonesian Budget Center Roy Salam menukik ke poin lebih konkret yaitu persoalan penjagaan anggaran dari para pencoleng duit rakyat. Langkah ini perlu dikemukakan ke calon pemilih. Inilah pentingnya transparansi agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mengawal pemerintahan. Dia menilai satu demi satu calon gubernur dalam kaitannya dengan program pemberantasan korupsi.
"Menurut saya calon nomor satu (Agus) masih umum. Calon dua (Ahok) sudah cukup tegas mencantumkan. Calon yang ketiga (Anies) sebenarnya ada, tetapi kurang 'getar' dalam menuliskan visi pemberantasan korupsi," kata Roy.
Dia menilai Ahok adalah cagub yang paling tegas mencantumkan program pemberantasan korupsi. Sementara Anies dinilai sudah punya semangat antikorupsi namun kurang artikulatif. Agus disorotnya masih terlalu umum menjelaskan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan transparansi anggaran.
"Karena tidak relevan apabila kita berbicara antikorupsi tetapi tidak ada keterbukaan di dalamnya. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan untuk mengawasi politik anggaran di daerah sehingga semangat antikorupsi bisa terwujud," kata Roy.
Persoalan anggaran di Jakarta dinilainya adalah persoalan yang harus terus dijaga. Masalah pengawalan anggaran tak pernah selesai.
"Misalnya birokrasi korup, masalah ini adalah masalah yang sangat perlu diatasi," kata Roy.
Dia menilai program lelang jabatan adalah cara tepat menjamin kualitas dan integritas pejabat-pejabat di Pemprov DKI. Pemberlakuan kebijakan tunjangan kinerja daerah (TKD) juga dinilainya baik. Bila ada aparat pemerintahan melakukan pelanggaran, maka TKD akan dihapus. Ini, kata Roy, bisa mendorong semua aparatur sipil bersih dalam bekerja.
Namun perlu juga ada mekanisme saling kontrol (checks and balances) antara eksekutif dengan DPRD DKI. Pemerintahan yang baik haruslah didukung oleh DPRD yang bersih.
"Gubernur dan DPRD harus sama-sama kuat untuk saling mengawasi," kata Roy.
Peneliti The Indonesian Institute, Muhammad Reza Hermanto, menyoroti satu per satu visi misi dan program dari masing-masing pasangan calon. Kesimpulan Reza agak sama dengan Roy Salam, bahwa visi dan misi Agus-Sylviana Murni agak terlalu umum dan belum terlalu menyentuh program pemberantasan korupsi.
"Visinya menuju Jakarta yang maju, aman, adil, dan sejahtera. Misinya mewujudkan Jakarta yang maju, aman, adil, sejahtera, Jakarta yang lebih hijau, lingkungan yang sehat. Sasarannya antara lain meningkatkan keterampilan, profesionalitas, dan pelayanan publik yang baik dan bersih. Peningkatan kesejahteraan dan disiplin aparat sipil dan birokrasi. Program Aksinya adil dan sejahtera. Pasangan ini terlalu general dalam menyusun program. Dengan kata lain masih belum konkrit," sorot Reza.
Bagaimana dengan visi misi dan program Ahok-Djarot Saiful Hidayat? Dia menemukan ada program yang sudah 'agak menginjak bumi' soal pemberangusan pencoleng duit rakyat.
"Melanjutkan dan memperkuat kerjasama dengan institusi terkait pemberantasan korupsi. Program kerja Ahok menurut saya lebih konkret terutama dalam hal pemberantasan korupsi," kata Reza.
Untuk Anies-Sandiaga Uno, Reza mengamati pasangan nomor urut tiga ini punya fokus terkait pemberantasan korupsi. Ada yang menarik dalam konsep Anies dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun Reza menilai sifatnya berlu lebih inovatif.
"Masih belum ada program inovasi terbaru terkait pemberantasan korupsi. Program-program kerja juga masih general. Akan tetapi yang menarik calon ketiga memiliki konsep penyelenggaraan good governance. Program kebijakan ini perlu diapresiasi namun masih perlu konkretisasi program," kata Reza.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar